Kebun Binatang Surabaya

Pemerintah akhirnya turun tangan untuk mengatasi kematian beruntun yang menimpa sedikitnya 26 hewan koleksi di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memutuskan secara resmi mencabut izin pengelolaan Lembaga Konservasi KBS. Pengelola KBS dinilai bertanggungjawab atas kematian hewan-hewan yang seharusnya dilindungi dan dilestarikan tersebut. Karena itu, pencabutan izin dinilai langkah yang tepat untuk menghentikan rentetan kematian satwa KBS.

“Mereka (pengelola, Red) harus bertanggungjawab karena hewan itu dititipkan di lembaga jadi bukan milik mereka,” ujar Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan dihubungi Jawa Pos di Jakarta tadi malam.

Zulkifli mengatakan, sejak 2008 Kemenhut telah menerima sejumlah laporan bahwa satwa KBS kerap mati tanpa sebab yang jelas. Puncaknya, terjadi pada periode Februari-Agustus tahun ini ketika jumlah kematian hewan terus tumbuh menjadi 26 ekor. Padahal, sebelumnya pengelola berjanji akan melakukan langkah perbaikan sesegera mungkin. “Tapi karena tidak ada perubahan yang signifikan maka diputuskan cabut KBS. Bahkan kalau mau jujur laporan kematian satwa sejak beberapa tahun ini ada ratusan,” kata menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Pencabutan izin itu, kata Zulkifli, karena manajemen yang mengelola kebun binatang dinilai tidak memenuhi standar pengelolaan konservasi. Menhut mengatakan, pencabutan dilakukan setelah pihaknya melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya sejak 2008. “Ya begini ini kalau pengelolanya bertengkar terus, satwa yang jadi korban dan itu sangat mengecewakan karena satwa itu dilindungi,” ujar dia dengan nada tinggi.

Berdasar data Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) yang masuk ke meja Menhut rincian hewan yang mati itu adalah 21 ekor aves, dua ekor reptil, satu ekor cheetah, satu ekor harimau, dan satu ekor singa. Sebelumnya, manajemen juga dinilai bertanggung jawab atas kematian 689 ekor hewan yang terdiri dari 153 mamalia, 193 aves, 113 reptil, dan 230 ikan. Pemerintah, saat ini membentuk tim pengelola sementara di samping tetap merespons secara cepat atas pengelolaan KBS ini ke depannya.

“Pengelolaan tetap dijalankan dan pengawasan di bawah ketua tim yakni Sekjen Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia juga harus ditingkatkan.” Kata Zulkifli. Tim pengelola sementara terdiri atas Kemenhut dan Gubernur Jawa Timur sebagai tim pengarah, Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).

Menhut menegaskan tim pengelola sementara akan mengelola administratif kantor, sarana pelayanan pengunjung, pemeliharaan satwa, dan pengamanan fasilitas. “Tim ini punya tugas juga melapor ke Dirjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Red) atas pengelolaannya setiap 3 bulan sekali,” kata Zulkifli.

Dia mengatakan, pada verifikasi terakhir disebutkan kebutuhan dana sementara untuk mengoptimalkan kinerja KBS adalah sebesar Rp 30 miliar. Dana itu nantinya akan dialokasikan secara tanggung renteng dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kata Menhut, sudah ada sejumlah dermawan yang bersedia mendonorkan dana hibah agar pengelolaan KBS terus berjalan. Tak sedikit, kata dia, pengusaha yang memiliki perhatian terhadap kelangsungan hidup satwa-satwa tersebut.

sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: